KOTA YOGYAKARTA – Jejaring persahabatan Yogyakarta dengan sejumlah kota di luar negeri terus diarahkan menjadi kemitraan yang saling menguntungkan. Kerja sama tersebut diharapkan memperluas pertukaran pengetahuan sekaligus menghadirkan peluang ekonomi bagi warga.
Penguatan pengelolaannya dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Tata Kelola Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah yang digelar di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, Kamis (17/9/2026).
Forum yang diselenggarakan secara luring dan daring itu diikuti pemerintah daerah dari sejumlah wilayah di Indonesia. Pembahasan mencakup kesiapan daerah, mitigasi risiko, sinkronisasi kebijakan, hingga evaluasi program kerja sama.
Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan Yogyakarta memiliki kekuatan pada sektor pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Berbagai potensi tersebut dapat dikembangkan dengan belajar dari pengalaman kota-kota lain di dunia.
Menurutnya, kerja sama luar negeri merupakan ruang untuk berbagi praktik baik dalam pengelolaan pembangunan. Hubungan tersebut juga memungkinkan masing-masing daerah mengembangkan keunggulan yang dimiliki.
Kota Yogyakarta selama ini telah membangun kerja sama sister city dengan Gangbuk-gu, Korea Selatan; Baalbek, Lebanon; Commewijne, Suriname; dan Hluboka nad Vltavou, Republik Ceko. Pada tingkat provinsi, DIY juga menjalin kerja sama sister province dengan Prefektur Kyoto, Jepang.
Wawan berharap jejaring itu dapat membuka lebih banyak program pertukaran pelajar, promosi produk UMKM, pameran kebudayaan, dan arus wisatawan menuju Yogyakarta.
Ruang kolaborasi juga terbuka pada persoalan yang dihadapi kota-kota modern, seperti pengelolaan sampah dan limbah, tata kota, kesehatan, olahraga, pertanian perkotaan, serta penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik.
Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta Danang Yulisaksono mengatakan pemerintah daerah tidak cukup hanya mempertimbangkan program yang ditawarkan. Kepentingan setiap pihak, tujuan, manfaat, serta potensi implikasinya juga harus dipahami.
Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Ahmad Fajri menambahkan, kerja sama membutuhkan komitmen seluruh unsur daerah dan peningkatan kapasitas aparatur.
Monitoring dan evaluasi secara rutin dinilai penting agar manfaat kemitraan benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus menjadi dasar pemberian pendampingan kepada daerah yang masih memerlukannya.
About the Author
