YOGYAKARTA – Kawasan Malioboro akan memasuki babak baru. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan penerapan sistem full pedestrian di Jalan Malioboro mulai November 2026.
Sebagai persiapan, Dinas Perhubungan (Dishub) DIY mulai memasang portal di sejumlah jalan sirip yang menjadi akses menuju Malioboro. Langkah ini dilakukan untuk mengatur kendaraan yang masuk ke kawasan wisata andalan Yogyakarta tersebut.
Kepala Dishub DIY, Chrestina Erni Widyastuti, mengatakan portal yang dipasang bukanlah penghalang permanen. Keberadaannya hanya sebagai bagian dari sistem manajemen akses kendaraan agar kawasan pedestrian tetap nyaman tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Prinsip utama yang kami pegang adalah bahwa kawasan pedestrian harus tetap menjamin kelancaran tugas-tugas pelayanan publik dan keamanan,” ujarnya.
Erni menjelaskan, beberapa jalan sirip Malioboro merupakan akses menuju Polresta Yogyakarta dan Markas Korem. Karena itu, sejumlah kendaraan tetap mendapatkan pengecualian untuk melintas.
Kendaraan operasional TNI dan Polri, ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat, hingga kendaraan pelayanan publik masih diperbolehkan masuk sesuai kebutuhan operasional.
Tak hanya itu, Dishub DIY juga menyiapkan berbagai langkah agar warga dan pelaku usaha di kawasan Malioboro tidak terdampak oleh kebijakan tersebut. Pemerintah akan mengatur akses bagi penghuni kawasan, jadwal bongkar muat logistik, hingga menyediakan titik naik dan turun penumpang atau drop-off.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan desain portal di setiap jalan sirip mulai disiapkan sejak Juni 2026. Menurutnya, selama ini masih banyak kendaraan yang masuk ke Malioboro melalui jalan-jalan kecil saat jam pedestrian berlangsung.
“Masyarakat perlu mengetahui mana yang diatur dalam jam pedestrian dan mana yang bukan,” kata Made.
Pemda DIY juga masih mengkaji lokasi drop-off bagi bus pariwisata agar wisatawan tetap mudah mengakses Malioboro setelah sistem full pedestrian diterapkan.
Rencana menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestrian sebenarnya bukan hal baru. Program ini telah dipersiapkan sejak 2016, termasuk penataan jaringan lalu lintas, pengembangan kantong parkir kawasan penyangga, peningkatan layanan Trans Jogja, hingga penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
Pemerintah berharap penerapan full pedestrian dapat membuat Malioboro semakin nyaman bagi masyarakat dan wisatawan, sekaligus menjaga bangunan-bangunan heritage di kawasan tersebut dari dampak getaran dan kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor.
About the Author
