YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta mengajak masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi di lapangan. Pendataan ini dinilai penting untuk menghasilkan gambaran utuh mengenai aktivitas ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam peluncuran serentak Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Teras Malioboro, Kamis (18/6/2026).
Hasto mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan nasional yang hanya dilaksanakan sekali dalam satu dekade. Karena itu, ia berharap masyarakat tidak melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pendataan yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi di masa mendatang.
“Sensus Ekonomi ini sangat penting karena hanya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kalau sampai ada yang tidak terdata, maka kesempatan berikutnya harus menunggu satu dekade lagi. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas,” kata Hasto.
Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat. Data yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk memetakan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari usaha besar, usaha mikro dan kecil, hingga usaha rumahan yang menjadi sumber penghidupan banyak keluarga.
Ia menilai data yang lengkap akan membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sehingga program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi dapat dirancang sesuai kondisi nyata di lapangan.
“Kalau sampai ada yang tidak terekam dengan baik, tentu sangat disayangkan karena data menjadi tidak lengkap dan kurang valid. Padahal data ini nantinya menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan berbagai kebijakan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengungkapkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan 4.082 petugas lapangan.
Mereka akan mendata sekitar 606 ribu pelaku usaha yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di DIY. Pendataan berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan metode kunjungan langsung ke rumah-rumah warga dan lokasi usaha.
“Pendataan dilakukan secara menyeluruh agar seluruh aktivitas ekonomi dapat terpotret dengan baik. Tidak hanya usaha formal, tetapi juga berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di lingkungan rumah tangga,” jelas Sonny.
Menurut Sonny, pelaksanaan sensus tahun ini menghadirkan sejumlah pembaruan, salah satunya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI). Teknologi tersebut digunakan untuk membantu mendeteksi anomali dan ketidaksesuaian data sehingga kualitas hasil pendataan dapat lebih terjaga.
Selain itu, cakupan sensus juga diperluas. Tidak hanya usaha yang memiliki badan usaha atau identitas resmi, aktivitas ekonomi keluarga yang selama ini belum terdata juga akan dicatat. Langkah tersebut diambil karena banyak usaha rumahan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah meskipun tidak memiliki papan nama maupun promosi.
Sonny menambahkan, DIY memiliki dinamika ekonomi yang menarik untuk dipetakan. Berdasarkan data tahun 2025, pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,49 persen dan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.
Karena itu, ia mengajak masyarakat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang diperlukan. BPS memastikan seluruh data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
About the Author
