KOTA BEKASI – Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Dr. Sulvia Triana Hapsari, S.H., M.Hum., menegaskan dukungan terhadap pemenuhan hak dan pembinaan atlet penyandang disabilitas dalam rangkaian Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Kota Bekasi 2026.
Sulvia mengikuti kegiatan sejak pembukaan di GOR Bang Yan, Kompleks Stadion Patriot Candrabhaga, Senin (3/8/2026), hingga penutupan pada Kamis (6/8/2026).
PEPARPEDA ditutup secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe bersama Kajari Kota Bekasi. Kehadiran keduanya memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dan Kejaksaan untuk membangun ruang olahraga yang inklusif serta memberikan kesempatan setara kepada pelajar penyandang disabilitas.
Kejari Kota Bekasi memandang dukungan tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Negara harus memastikan para atlet memperoleh akses pembinaan, perlindungan hukum, serta dukungan berkelanjutan agar mampu berkembang dan meraih prestasi tanpa mengalami diskriminasi.
Komitmen Kejari telah dibangun melalui audiensi bersama National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Bekasi pada 6 Oktober 2025. Hubungan kelembagaan itu kemudian diperkuat melalui kunjungan Sulvia ke Kantor NPCI Kota Bekasi pada 13 Mei 2026.
Pertemuan tersebut membahas penguatan program pembinaan atlet, optimalisasi dukungan Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, serta pendampingan hukum untuk mewujudkan tata kelola organisasi olahraga yang transparan dan akuntabel.
Menurut Sulvia, atlet penyandang disabilitas telah memperlihatkan ketangguhan, kedisiplinan, dan semangat juang melalui berbagai prestasi. Pencapaian tersebut membawa kebanggaan bagi Kota Bekasi sekaligus menunjukkan pentingnya keberpihakan kebijakan kepada kelompok rentan.
Dukungan itu selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kejaksaan menilai hukum harus mampu menjadi sarana perlindungan, pemberdayaan, dan penguatan keadilan sosial.
Komitmen tersebut akan dilanjutkan Sulvia dalam amanah barunya sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
About the Author
