DPRD Yogyakarta Soroti Dampak Pelemahan Rupiah, UMKM Berbasis Impor Diminta Dapat Perhatian Khusus
YOGYAKARTA – Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang kini berada di kisaran Rp17.700 per dolar menjadi perhatian DPRD Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama yang masih bergantung pada bahan baku impor.
Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, M. Sofyan, mengatakan pemerintah daerah perlu segera menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga keberlangsungan usaha masyarakat di tengah gejolak nilai tukar mata uang.
Menurutnya, dampak paling nyata akan dirasakan oleh UMKM yang menggunakan bahan baku dari luar negeri. Salah satu sektor yang disebut rentan terdampak adalah industri tahu dan tempe yang selama ini masih mengandalkan pasokan kedelai impor.
“Yang terdampak secara langsung tentu para pelaku UMKM yang bahan bakunya masih impor,” ujar Sofyan, Selasa (16/6/2026).
Ia menjelaskan, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta telah membahas sejumlah alternatif kebijakan untuk membantu pelaku usaha menghadapi kenaikan biaya produksi. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah adanya intervensi pemerintah terkait pengadaan bahan baku impor agar beban pelaku usaha tidak semakin berat.
Sofyan menilai dukungan anggaran dari pemerintah daerah menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk merespons kondisi tersebut. Jika situasi dinilai mendesak, maka kebijakan yang berpihak kepada UMKM dapat dimasukkan sebagai prioritas dalam APBD Perubahan 2026.
“Kalau memang sudah sangat mendesak, tentu bisa menjadi prioritas,” katanya.
Di tengah tantangan yang dihadapi sektor usaha, Sofyan juga melihat adanya peluang yang bisa dimanfaatkan Kota Yogyakarta. Pelemahan Rupiah dinilai dapat meningkatkan daya tarik Indonesia bagi wisatawan mancanegara karena biaya perjalanan dan konsumsi menjadi relatif lebih murah.
Kondisi tersebut berpotensi mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan asing ke Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Indonesia.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memanfaatkan peluang tersebut melalui promosi wisata yang masif serta penyelenggaraan berbagai agenda budaya, seni, dan festival yang mampu menarik minat wisatawan.
Menurut Sofyan, meningkatnya jumlah wisatawan yang datang dan menghabiskan waktu lebih lama di Yogyakarta akan memberikan dampak ekonomi yang luas. Tidak hanya sektor perhotelan dan pariwisata, pelaku UMKM di bidang kuliner, kerajinan, serta pusat oleh-oleh juga berpotensi menikmati peningkatan transaksi.
DPRD Kota Yogyakarta berharap pemerintah dapat menjalankan langkah yang tepat untuk melindungi UMKM dari dampak pelemahan Rupiah sekaligus mengoptimalkan momentum tersebut guna memperkuat sektor pariwisata dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
